Urus Umrah Masih Merepotkan, Pemerintah RI Perlu Mencontoh Pakistan

Urus Umrah Masih Merepotkan, Pemerintah RI Perlu Mencontoh Pakistan

HZ
Hasbi Zainuddin

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Terkini.id, Makassar - Pengusaha travel di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, masih terus mendorong pentingnya penyederhanaan dalam urusan umrah dan haji. Sekretaris Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) Sulampua, Nur Hayat mengungkapkan, urusan umrah di Indonesia masih cukup merepotkan. "Jemaah umrah misalnya harus rekam biometrik di FVS Tasheel yang kantornya tidak tersedia di semua daerah di Indonesia. Jemaah kami yang dari Papua harus ke Makassar dulu untuk antre perekaman biometrik sebelum berangkat. Karena di Papua tidak tersedia," terang Nur Hayat. Menurut dia, seharusnya FVS Tasheel itu tersedia di kota-kota di Indonesia dengan jemaah umrah yang banyak. Belum lagi, saat jemaah tiba di tanah suci, harus antre lagi di Bandara untuk stempel atau menyelesaikan berbagai urusan imigrasinya. Itu bisa membuat jemaah capek karena energinya habis saat menunggu. [caption id="attachment_140456" align="alignnone" width="1280"]Urus Umrah Masih Merepotkan, Pemerintah RI Perlu Mencontoh Pakistan Al Jasiyah Travel menggelar manasik umrah yang dihadiri 90 jemah pada 24 Februari 2019. Travel ini menghadirkan Ust H Muchsin Ramlan selaku pembimbing ibadah di Al Jasiyah.[/caption] Menurut Hayat, Indonesia bisa melakukan penyederhanaan umrah seperti yang dilakukan pemerintah Pakistan. Di negeri tersebut, jemaah haji sudah bisa menyelesaikan urusan imigrasinya di bandara Pakistan, sebelum berangkat. Bahkan bisa dilakukan di tiga bandara: Karachi, Islamabad dan Lahore. Hal itu juga sempat dituliskan Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan melalui situs disway.id. "Begitu mendarat di Jeddah mereka bisa langsung keluar bandara. Tidak perlu lagi 'terlantar' begitu lama: menunggu paspor distempel. Yang hanya membuat jemaah bertambah lelah. Setelah penat di penerbangan panjang," terang Dahlan yang menceritakan gebrakan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang mempermudah jemaah haji. Dahlan Iskan mengungkapkan, pemerintah negeri tersebut sukses melobi Arab Saudi untuk membuka pelayanan imigrasi di bandara-bandara Pakistan bahkan menambah kuota haji sebanyak 1.600 serta menarik investasi Saudi di negaranya sebesar Rp 120 triliun.

Penyederhanaan Imigrasi untuk Haji dan Umrah di Indonesia

Sebelumnya, Menteri Agama RI, Lukmah Hakim Saifuddin mengungkapkan, proses verifikasi keimigrasian sudah berlaku di Indonesia tetapi baru di Bandara Soekarno Hatta dan Juanda. "Tahun ini kita uji coba seluruh pemeriksaan imigrasi dilakukan di Tanah Air untuk seluruh jemaah haji yang berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dan Juanda. Ketika mendarat di Madinah dan Jeddah, jemaah haji langsung menuju hotel masing-masing tanpa pemeriksaan imigrasi lagi," jelas Lukman melalui akun twitternya. Hanya saja, itu cuma berlaku untuk dua bandara di Indonesia. Di luar dua bandara tersebut, seperti Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, jemaah masih harus melakukan finger print 1 jari dan stempel paspor sebagai verifikasi saat tiba di Bandara Madinah atau Jeddah. Padahal, Bandara Sultan Hasanuddin yang mewakili Sulsel sebagai salah satu daerah dengan jemaah terbanyak, seharusnya bisa meningkatkan layanan imigrasi tersebut.