Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa kunci pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan responsif terletak pada perencanaan yang matang, pemahaman penganggaran di seluruh perangkat daerah, serta optimalisasi APBD di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.Penegasan tersebut disampaikan Agus Fatoni saat memberikan paparan bertema Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Ramadhan Leadership Camp 2026, di Makassar, Selasa 24 Februari 2026.Dalam kegiatan ini, ia didampingi Direktur BLUD, BUMD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri Drs Yudia Ramli, dengan moderator Kepala BPSDM Sulsel Prof Jufri Muhammad.Agus Fatoni menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah secara konstitusional berada di tangan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota

Pemerintah Provinsi Sulawesi Sekatan (Pemprov Sulsel) meraih predikat sangat baik dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 pada laman https://siukpbj.lkpp.go.id/itkpHasil penilaian yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menunjukkan bahwa Pemprov Sulsel berhasil mencatatkan total nilai pembobotan sebesar 91,00.Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan optimis dalam meningkatkan nilai ITKP di masa mendatang

Di tengah derasnya arus transformasi digital yang menjadi standar baru tata kelola pemerintahan modern, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar, diminta melek digital

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) RI.

Mayoritas Fraksi di DPRD Sulsel minta Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh untuk menghadirkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel agar menghadiri setiap rapat di DPRD Sulsel.

Usai dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel

Penjabat Sekertaris Daerah Sulawesi Selatan (Pj Sekprov Sulsel), Andi Muhammad Arsjad melepas bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam yang akan diserahkan ke Posko Induk di Kabupaten Luwu

Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Andi Muhammad Arsjad menggelar entry meeting bersama pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat 3 November 2023..

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel rutin jalan santai di akhir pekan..

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif menjelaskan terkait utang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel..