Setelah melalui tahap self assessment atau penilaian mandiri dan interview secara virtual, Kementerian Aparatur Negara Refosmasi Birokrasi (Kemenpan RB) kini melakukan visitasi penilaian kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemprov Sulsel, Senin 25 November 2024 di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel.

Pemprov Sulsel terus berupaya meningkatkan performa arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Setelah akhir tahun 2023 dilaksanakan seleksi jenjang instansi daerah dan pusat, kini pada Juli 2024 Anugerah ASN (Aparatur Sipil Negara) akan memasuki tahapan seleksi jenjang nasional jabatan manajerial dan non-manajerial.

KemenPAN-RB menegaskan bahwa pada tenaga honorer di lingkup kementerian hingga pemerintahan di daerah -daerah tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya atau THR.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menggelar Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), di ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 4 Oktober 2023..

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akhirnya menyetujui usulan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Sulsel tahun 2023 sebanyak 3.745 kuota..

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengusulkan 3.680 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada seleksi penerimaan 2023 ini..

Kurang beberapa hari lagi tahun 2022 akan berakhir. Daftar libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 mendatang pun menjadi momen yang paling dinanti masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengurangi kuota formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk Kota Makassar. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meminta setiap instansi pemerintah untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022. Pemerintah tengah melakukan pendataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.