Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bentuk tim khusus jenderal jenderal untuk usut bongkar kasus Brigadir J tewas ditembak di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Terkait penanganan kasus polisi tembak polisi di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memastikan bahwa penanganan kasus itu bakal transparan. Bambang Pacul mengatakan Komisi III DPR akan memperjelas kasus polisi tembak polisi ini ke Polri. "Begini, apakah kasusnya akan transparan? Saya pastikan itu akan transparan. Kalau memang nanti di dalam rapat dengar pendapat dengan DPR ada hal-hal yang harus tertutup, maka kami punya rapat yang sifatnya tertutup. Tapi yang pasti ini kami clear-in," kata Bambang Pacul saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Juli 2022, dilansir dari detiknews pada Selasa 12 Juli 2022. Sebelumnya, diketahui bahwa insiden baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo telah melibatkan Brigadir J atau Brigadir Nopriansyah Yosua dan Bharada E. Sehingga Brigadir J tewas akibat insiden tersebut. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto telah menjelaskan kronologi baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022, pukul 17.00 WIB. Rumah tempat kejadian berada di perumahan Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Sementara itu, Bambang Pacul menuturkan Komisi III DPR harus berhati-hati dalam mengawal penanganan kasus baku tembak di kediaman Irjen Ferdy Sambo tersebut. Sebab, kata dia, kedua polisi yang terlibat tembak-menembak adalah abdi negara. "Ini ada dua abdi negara, yang namanya polisi itu anak negara. Dua anak negara bersengketa, ada perbedaan, tembak menembak. Ini bagi kita hati-hati bener kita. Kalau Bambang Pacul bisa emosi. Tetapi kalau pegang senjata emosi berbahaya. Ya toh? Maka ada peraturan untuk pegang senjata itu seperti apa, kan begitu," ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPR ini. Ia menjamin bahwa kasus tersebut penanganannya bakal transparan. "Jadi apakah dijamin akan transparan? Kalau Komisi III menjamin, saya sebagai ketua komisi, menjamin itu. Akan ada transparansi di sana," imbuhnya.

Terkait kasus penembakan polisi terhadap polisi ini menyita perhatian dari banyak pihak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa proses hukum harus dilakukan.