TNI dan integrasi kebijakan penuntutan perkara tindak pidana antara sipil dan militer, sebagai hal yang kontroversial. Keberadaan Jampidmil yang ditentang oleh penggiat HAM, para

19 and Service sebagai strategi penangan pandemi Covid-19 dan sekaligus pelayanan publik yang responsif merupakan suatu yang tepat dan inovatif dengan tujuan terbangunnya penguatan