Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa kunci pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan responsif terletak pada perencanaan yang matang, pemahaman penganggaran di seluruh perangkat daerah, serta optimalisasi APBD di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.Penegasan tersebut disampaikan Agus Fatoni saat memberikan paparan bertema Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Ramadhan Leadership Camp 2026, di Makassar, Selasa 24 Februari 2026.Dalam kegiatan ini, ia didampingi Direktur BLUD, BUMD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri Drs Yudia Ramli, dengan moderator Kepala BPSDM Sulsel Prof Jufri Muhammad.Agus Fatoni menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah secara konstitusional berada di tangan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas kondisi Asrama Mahasiswa Sulsel (Lontara) di Bandung, Jawa Barat, yang dinilai memprihatinkan dan turut menyisakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Asrama yang menjadi hunian mahasiswa asal Sulsel itu diketahui mengalami sejumlah kerusakan fisik dan belum mendapatkan pemeliharaan signifikan.Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra menyampaikan persoalan ini bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan terkait penjadwalan arus kas pemerintah daerah.“Penanganan asrama sebenarnya sudah masuk perencanaan

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel sempat menyoroti rencana pengadaan Dinas Sumber Daya Alam Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA-CKTR) Pemprov Sulsel, karena menganggarkan Rp13 miliar lebih untuk pembangunan taman Andalan di CPI Kota Makassar.Selain taman Andalan CPI, terdapat juga rencana pengadaan pembangunan Taman Al-Markaz Al-Islam Makassar yang menelan anggaran Rp3 miliar lebih.Meskipun pada pembahasan Banggar sempat menyoroti pengadaan taman yang dianggap bukan skala prioritas

Ketua KPU Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat mengatakan bahwa pihaknya bakal mengajukan permohonan ke Pemkot agar sisa anggaran Rp38,4 miliar segera dicairkan.

Sebanyak 1,700 tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Kota Makassar yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada para KPA Satuan Kerja K/L dan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur, Rabu 13 Desember 2023..

Pegiat media sosial (medsos), Riski Ariani, mengkritik program makan gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto jika terpilih menjadi Presiden pada 2024..

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan penyesuaian anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023..

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menegaskan bahwa untuk mendukung terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, tentunya harus didukung dengan ketersediaan anggaran..

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman bisa dikatakan tidak pernah alfa untuk menghadiri dan melepas peserta Gerak Jalan Sulsel Anti Mager yang digelar di berbagai daerah di Sulsel..