Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI) Kota Makassar menyampaikan jawaban terkait pengelolaan penggunaan dana hibah untuk kegiatan di berbagai cabang olahraga (Cabor).
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menerima piagam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, Senin 22 Mei 2023..
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk selalu mengedepankan tata kelola yang baik atau good governance dalam pelaksanaaan anggaran.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2021.
Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2021 oleh BPK RI, sebagai bentuk sinergitas yang telah dibangun Pempov Sulsel beserta jajaran.
Kendati Pemerintah Kota Makassar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan tetap memberi 24 catatan rekomendasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).