Soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Presiden Jokowi Tanggapi Rizal Ramli yang Sebut Kebijakan Asal Populer Tapi Ngasal: Saya Tahu Negara Perlu Pajak dan Devisa

Soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Presiden Jokowi Tanggapi Rizal Ramli yang Sebut Kebijakan Asal Populer Tapi Ngasal: Saya Tahu Negara Perlu Pajak dan Devisa

Ainur Roofiqi

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Jakarta- Presiden Jokowi alias Joko Widodo memberikan keterangannya terkait polemik larangan ekspor minyak goreng dalam pidato yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 27 April 2022. Jokowi dalam pidatonya juga menanggapi pernyataan Rizal Ramli yang sebut kebijakannya asal populer tapi ngasal.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis, kita malah kesulitan mendapatkan minyak goreng," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menyatakan, dirinya tidak akan membiarkan kelangkaan minyak goreng berlarut, apalagi sudah empat bulan kelangkaan berlangsung. Meskipun pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, namun dia mengakui masih belum efektif atasi kelangkaan.

"Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri," ujar Jokowi.

"Larangan itu berlaku untuk eskpor dari seluruh wilayah Indonesia," sambungnya.

Kemudian, Jokowi pun menjelaskan bahwa larangan ekspor menimbulkan dampak negatif, mengurangi volume produksi sampai hasil panen petani yang tidak diserap.

"Namun, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," tegasnya.

Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta kepada pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

"Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri dengan mudah bisa tercukupi," lanjutnya.

"Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri," sambungnya.

Dalam pernyataannya, Jokowi menyatakan perihal pencabutan larangan ekspor. Dia mengatakan, ketika kebutuhan dalam negeri terpenuhi maka larangan tersebut akan dicabut.

"Karena saya tahu tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi, memenuhi kebutuhan rakyat adalah prioritas yang lebih penting," pungkasnya.

Sebelum itu, pakar ekonomi senior Rizal Ramli mengkritik kebijakan Jokowi soal larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng. Menurutnya kebijakan tersebut asal populer saja tapi ngasal.

"Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon)," tulis uRizal Ramli melalui akun Twitter-nya, Sabtu, 23 April 2022.

"Kebijakan yang dirumuskan tanpa data-data kuantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek," sambungnya.