Terkini.id, Jakarta - Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyinggung bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi tak pernah mengevaluasi atau sekedar menegur menteri-menterinya.
Lebih spesifik, Trubus Rahardiansyah menyinggung bahwa menteri-menteri Jokowi yang merupakan titipan partai politik tidak dievaluasi
Ia menyampaikan hal itu ketika menanggapi soal desakan publik kepada Presiden Joowi untuk melakukan perombakan atau reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sebagaimana diketahui, hasil survei Poltracking Indonesia menyunjukkan bahwa 59,3 persen publik menginginkan Jokowi me-reshuffle kabinetnya
Trubus pun menilai bahwa kinginan publik ini merupakan hal yang wajar mengingat kinerja sejumlah menteri yang tidak optimal.
“Selama dua tahun ini memang Pak Jokowi dihadapkan kinerja rendah dari para menteri-menterinya itu, dalam hal pelayanan publik karena terdampak Covid,” ujar Trubus pada Senin, 25 Oktober 2021, dilansir dari RMOL.
Trubus lantas menyebutkan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang menurutnya tidak optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam lingkup non-departemen, ia menyebutkan bahwa kinerja Kementerian Sekretariat Kabinet, KSP, dan Kemensetneg tidak terlalu menonjol.
“Seperti Pak Moeldoko, KSP, meskipun sorotan publik ke dia tajam tetap saja bertahan,” ungkapnya.
Sementara, untuk kementerian dalam lingkup departemen, Trubus menyebutkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tidak cukup optimal peranannya mengatasi dampak yang dirasakan masyarakat terhadap Covid-19.
Trubus juga menyebutkan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo).
Dengan kinerja Kementerian dan Lembaga yang buruk ini, Trubus pun menilai bahwa wajar jika muncul desakan publik untuk merombak.
“Ini yang menjadi catatan. Wong Bapak Presiden tidak pernah mengevaluasi, menegur juga enggak,” kata Trubus.
“Apalagi kebanyakan menteri-menteri dari partai, menteri-menteri titipan partai, itu enggak ada evaluasi,” lanjutnya.










