Sindir Utang Era Jokowi, Presiden PKS: Siapa pun Pemimpin 2024 Akan Mewarisi Beban Utang Begitu Besar!

Sindir Utang Era Jokowi, Presiden PKS: Siapa pun Pemimpin 2024 Akan Mewarisi Beban Utang Begitu Besar!

FR
Fitrianna R

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Jakarta - Presiden PKS, yakni Ahmad Syaikhu, baru-baru ini menyinggung soal utang negara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurutnya, ada begitu banyak utang negara di kepemimpinan Presiden Jokowi sehingga siapa pun yang akan terpilih pada Pilpres 2024 mendatang, maka akan menanggung jumlah utang yang sangat besar.

Adapun hal itu ia ungkapkan saat dirinya menyampaikan pidato kebangsaan di Gedung DPP PKS, Jakarta, pada Kamis kemarin, 30 Desember 2021.

Katanya, berdasarkan data yang ia terima per September 2021, angka utang telah mencapai Rp6.711 triliun.

Ia mengatakan, sejumlah pendapat dari para ahli ekonomi memperkirakan bahwa Pemerintah Jokowi akan mewariskan utang hingga mencapai angka Rp10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti.

"Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari Rp7 ribu triliun," tegasnya, dikutip terkini.id via Kompas pada Jumat, 31 Desember 2021.

"Siapa pun pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar."

Menurutnya, warisan utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang.

"BPK dalam laporannya telah memperingatkan berulang kali bahwa kondisi utang negara sangat rentan karena melampaui seluruh standar yang ditetapkan lembaga-lembaga keuangan internasional," ungkapnya.

"Risiko keuangan negara kita semakin rawan jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Maka APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah."

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu menilai bahwa masalah utang negara bukan hanya tentang kesinambungan dan kesehatan fiskal, tetapi juga tentang keadilan antar generasi.

"Utang negara yang semakin membesar, biaya pokok dan bunganya akan ditanggung oleh generasi-generasi mendatang. Ini menimbulkan isu ketidakadilan fiskal," ujarnya.

"Generasi terdahulu yang berutang. Namun, yang membayar dan memikul bebannya adalah generasi muda di masa akan datang."