Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Pada rapat perdana sebagai Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto membuka dosa-dosa Pejabat Pemerintah Kota Makassar yang tidak netral pada Pilkada 2020.
Danny menyinggung pejabat Pemerintah Kota Makassar yang terbukti melanggar netralitas pada Pilkada 2020. Danny menilai tindakan tersebut melawan pemerintah.
"Pemerintah itu harus netral,
penyesalan memang di belakang kalau pendaftaran memang di depan," kata Danny di Balai Kota Makassar, Senin, 1 Maret 2021.
Danny memandang selama dirinya tidak menjabat, sebagian pejabat Pemerintah Kota Makassar menunjukkan bentuk perlawanan dengan melanggar netralitas.
Terkhusus, kata Danny, sejumlah camat secara terang-terangan dan diduga lebih memilih kandidat pasangan calon lain dalam Pilkada tahun lalu.
"Bukan hanya melawan kandidat, melawan juga pemerintah," kata Danny.
Kendati begitu, Danny mengatakan dirinya legowo terhadap mereka yang melanggar netralitas. Hanya saja, kata Danny, dirinya tidak bisa menjamin mereka bakal bertahan lama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Selain itu, Danny memaparkan visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan secara sistematis, simultan, dan transparan. Ia mengatakan bagi pejabat yang tak mampu mengikuti dipastikan akan dimutasi.
"Siapa yang tidak ikut visi misi pasti tidak akan di sini lagi," tutup Danny.
