PRO kontra terkait rencana pembangunan rel kereta api jalur Makassar–Maros beberapa waktu terakhir terus mengemuka ke publik. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perspektif pembangunan rel kereta api, khususnya untuk wilayah Makassar antara Pemerintah Kota Makassar dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel), di mana pemerintah Kota Makassar menginginkan rel layang (elevated) sementara dan BPKA Sulsel menginginkan pembangunan jalur kereta api jalur rel darat (at grade). 

TNI dan integrasi kebijakan penuntutan perkara tindak pidana antara sipil dan militer, sebagai hal yang kontroversial. Keberadaan Jampidmil yang ditentang oleh penggiat HAM, para

19 and Service sebagai strategi penangan pandemi Covid-19 dan sekaligus pelayanan publik yang responsif merupakan suatu yang tepat dan inovatif dengan tujuan terbangunnya penguatan