Perangi Praktek Money Laundering, BI Sulsel Gelar Talkshow

Terkini.id, Makassar - Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar talkshow money laundering dengan tema “Isu Global Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Ekonomi Digital”. Kegiatan yang dilaksanakan pada 10 Januari 2020 tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan pemahaman tidak hanya pelaku bisnis dari jasa keuangan, melainkan juga dari pelaku bisnis non-keuangan (antara lain real estate, pedagang emas, dealer mobil). Keynote Speech talkshow money laundering tersebut antara lain Dian Ediana Rae, Wakil Ketua PPATK. Menghadirkan narasumber antara lain Parjiya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Judith LR Panggabean dari PPATK, Komisaris Polisi Budi Hermawan dari Badan Reserse Kriminal Polri, dan Garda T Paripurna selaku Ekonom Senior dari Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia. Kegiatan tersebut sangat penting mengingat seiring dengan perekonomian yang terus bertumbuh, teknologi juga mengalami kemajuan pesat mendorong terciptanya produk dan jasa keuangan baru dengan sistem yang lebih kompleks, bahkan mampu melintasi batas Negara yang berpotensi meningkatkan kompleksitas fraud dan kejahatan lintas batas negara. Di samping itu, di tengah segala manfaatnya, digitalisasi ekonomi turut membawa potensi risiko dimana transaksi keuangan dapat dilakukan untuk tujuan ilegal, seperti pendanaan terorisme dan pencucian uang (money laundering) yang secara langsung mengancam stabilitas ekonomi. Tindak pidana pencucian uang meningkatkan shadow economy yang pada akhirnya mempersulit Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Aktivitas kriminal pencucian uang tersebut juga merupakan bentuk pengkerdilan otoritas negara dan supremasi hukum, sekaligus bentuk pemerasan terhadap aktivitas ekonomi yang sah. Oleh karena itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering menghimbau pemerintahan di dunia untuk menerapkan rezim anti pencucian uang. Dalam rangka mengatasi pencucian uang tersebut terdapat 3 kata kunci yang dapat dilakukan yaitu:

Sinergi antara pemangku kepentingan termasuk regulator, aparat penegak hukum, kepolisian, bea cukai, dan penyedia jasa keuangan perlu melakukan harmonisasi ketentuan dan kebijakan yang bertujuan memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.
Transformasi untuk meningkatkan governance sekaligus transparansi dengan membangun dan meningkatkan sistem pelaporan transaksi keuangan, record keeping, dan sarana verifikasi kepatuhan Lembaga terhadap regulasi yang ada.
Inovasi dengan tetap menekankan pada aspek governance dan transparansi yang terjaga. Bank Indonesia pada tahun 2019 telah meluncurkan 5 (lima) visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, salah satunya menjamin keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) dan anti money laundering/combatting the financing of terrorism (AML/CFT) melalui kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech dan sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan.

Melalui sinergi, transformasi dan inovasi tersebut, praktek pencucian uang di Indonesia dharapkan dapat terus ditekan. Menurut Basel Institute on Governance, Indonesia merupakan top five country di 2019 dengan improvement tertinggi terkait pengurangan potensi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peran Indonesia semakin penting dalam rezim APU PPT secara global. Lebih lanjut, berdasarkan Basel AML Index tahun 2019, resiko terjadinya tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia turun dari posisi 52 teratas pada 2018 menjadi 67 teratas pada 2019, dari sekitar 120 negara yang disurvei. Pencapaian menggembirakan tersebut merupakan indikasi positif bahwa implementasi regulasi APU/PPT berjalan dengan baik. Termasuk dalam hal ini adalah penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) tanggal 6 September 2017, serta serta Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Untuk memperkuat pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme, peraturan tersebut diiringi pula dengan pengawasan penyelenggara sistem pembayaran menggunakan pendekatan berbasis risiko, yang dilakukan baik oleh penyelenggara sendiri maupun oleh Bank Indonesia. Upaya kuratif juga terus dilakukan melalui kerjasama yang baik dengan Kepolisian untuk menertibkan KUPVA BB tidak berizin dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) ilegal di wilayah Indonesia. Kedepan pemahaman SDM di bidang keuangan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme akan terus ditingkatkan dan dilibatkan dalam upaya APU/PPT. Selanjutnya mengingat pencucian uang juga dapat dilakukan melalui pembelian aset tanpa nama (misalnya uang, perhiasan, atau lukisan) dan aset dengan nama (rumah dan kendaraan bermotor), maka literasi terhadap pelaku bisnis juga akan terus dilakukan. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan Indonesia dapat terbebas dari praktek money laundering untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.