Pansus Hibah Lahan untuk Al Markaz DPRD Sulsel Diminta Berhenti Bekerja

Terkini.id, Makassar - Ernawaty Yohanis, Penerima Kuasa dari pemilik lahan seluas 6,8 hektare di samping Masjid Al Markaz meminta Panitia Khusus Hibah Lahan untuk Yayasan Al Markaz yang dibentuk DPRD Sulsel berhenti berkerja. Pansus ini akan mengkaji mekanisme hibah lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk diserahkan kepada Yayasan Al Markaz. “Karena lahan yang akan dihibahkan Pemprov Sulsel masih berperkara di Mahkamah Agung. Belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap,” ungkap Ernawaty kepada Makassar Terkini, Rabu 15 Januari 2020. Dia mengatakan, Pemprov Sulsel memegang Sertifikat Hak Pakai Nomor 3. Tetapi tidak bisa memperlihatkan bukti peralihan. Saat persidangan di PTUN, Pemprov juga tidak bisa menunjukkan bukti. Begitu pula saat pemeriksaan di Polda Sulsel. Menurut Ernawaty, bukti peralihan menjadi hak pakai oleh Pemprov sangat penting. Karena pemilik lahan tidak pernah mengalihkan lahannya dalam bentuk apapun. Juga kepada siapa pun. “Jika proses hibah dipaksakan, kemungkinan pidana sangat besar,” katanya. Dia menambahkan, rencana hibah ini sudah lama digaungkan Pemprov Sulsel. Bahkan sebelum Gubernur Nurdin Abdullah menjabat. DPRD Sulsel juga sudah pernah membuat Pansus. “Setelah mengetahui tanahnya bermasalah, Pansus sebelumnya memutuskan berhenti. Nah saya tidak tahu apa alasan Anggota DPRD Sulsel yang sekarang berani membentuk Pansus untuk hibah lahan tersebut,” ungkap Ernawaty. [caption id="attachment_175808" align="alignnone" width="772"]