Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengungkapkan terkait pagu indikatif 2023 pada Badan Anggaran DPR.
Airlangga mengajukan sejumlah penambahan anggaran sebesar Rp. 82,3 miliar dengan anggaran sebelumnya Rp 471,5 miliar sehingga diperoleh anggaran pada saat ini sebesar Rp 554 miliar.
“Bapak Presiden diberi tugas oleh PBB untuk menjadi Group Champion dari Global Crisis Response Group yang melanjutkan tugas di G20.
Lalu pada 2023 adalah kepemimpinan ASEAN. Oleh karena itu tahun depan pembawa bebannya di kantor (Kemenko) Perekonomian,”
ujarnya dalam rapat kerja dengan Banggar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 7 Juni 2022. Dilansir dari voi.id
Lebih lengkap, Airlangga juga menyampaikan terkait anggaran tambahan yang akan dimaksimalkan untuk beberapa pembangunan
seperti revitalisasi gedung perkantoran, peningkatan pengendalian internal, transformasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), transformasi ekonomi digital dan persiapan pajak karbon.
“Khusus untuk KEK, nanti kami akan bikin struktur jabatan eselon 1 yang membawahinya,” tutur dia.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa serapan anggaran kementerian yang dipimpinnya hingga Juni 2022
telah mencapai Rp157 miliar atau sekitar 35 persen dari pagu yang disediakan sebesar Rp444,9 miliar.
“Kinerja anggaran kami berpredikat sangat baik dari Kementerian Keuangan pada 2020 dan 2021.
Selain itu, Kementerian Perekonomian juga mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK sejak 2008 hingga 2021,” jelas dia.
Sebagai informasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan kemenko yang mengajukan tambahan anggaran pagu indikatif paling tinggi dibandingkan dengan kemenko lainnya.
