Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Ahmad Basarah Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) mengungkapkan bahwa pengengkatan Ketua Umum (Ketum) PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah sesaui aturan.
Basarah mengatakan pemerintah juga ingin riset inovasi sesaui dengan nilai-nilai pancasila, sehingga tidak keliru jika Megawati yang diangkat.
"Ini artinya Pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila," kata Basarah.
Tugas Dewan Pengarah BRIN adalah memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan penelitian di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada Pancasila berdasarkan UU No. 78 tahun 2021 terutama Pasal 6.
Kemudian pada Pasal 7 Ayat (2) dinyatakan bahwa dewan pengarah Brin berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.
"Sehingga bisa dipahami, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang menyelenggarakan tugas pembinaan ideologi Pancasila, Ibu Megawati yang ditunjuk untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah BRIN," kata Basarah. Mengutip dari CNN. Sabtu, 16 Oktober 2021.
Ia juag mengatakan bawa dirinya mengamini ada sejumlah pihak yang mengkritisi pengangkatan Megawati karena yang bersangkutan adalah pimpinan partai politik. Bukan ilmuwan yang selama ini fokus pada pengembangan riset.
Basarah menampik jika ada anggapan bahwa pengangkatan Megawati merupakan buah transaksi politik.
"Jika kemudian dituding bahwa Dewan Pengarah ini adalah bagian dari partisan dan kepentingan praktis partai politik, bagi kami ini sangat tidak berdasar dan tak perlu dibahas lebih lanjut," kata dia.
Basarah pun menganggap tidak ada yang salah dengan sikap pemerintah jika ingin riset dan inovasi harus sesuai dengan Pancasila.
"Apa yang salah jika Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan bahwa setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu," ucap dia.
