Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Penunjukkan Luhut Pandjaitan selaku Menko Maritim dan Investasi untuk menangani masalah minyak goreng di Indonesia menuai banyak kritikan. Salah satunya adalah dari Saiful Anam.
Dilansir dari gelora.co, Jumat 27 Mei 2022, Saiful Anam yang merupakan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) menilai penunjukkan Luhut Pandjaitan untuk mengurus masalah minyak goreng seolah-olah dirinya digambarkan sebagai sebuah tong sampah.
Dalam arti, seolah-olah Presiden Jokowi ingin cuci tangan atas masalah minyak goreng dan melemparkan masalah tersebut ke Luhut Pandjaitan.
"Saya melihat bisa jadi presiden ingin cuci tangan dengan segala persoalan dengan menyerahkan persoalan pelik kepada luhut. Luhut seperti tong sampah persoalan yang sering dipasrahkan oleh Presiden kepadanya," kata Saiful Anam, dikutip dari gelora.co bersumber dari rmol.id, Jumat 27 Mei 2022.
Saiful Anam menggambarkan Luhut Pandjaitan adalah tempat pelarian Jokowi ketika orang nomor satu di Indonesia tersebut dihadapkan dengan masalah yang sulit.
Namun disisi lain, Saiful Anam juga melihat bahwa kemungkinan Jokowi sengaja membuang masalahnya ke Luhut Pandjaitan bisa juga terjadi.
Dikarenakan Luhut Pandjaitan pernah memiliki perbedaan pendapat dengan Jokowi soal Jokowi 3 Periode, PDIP dan Ganjar Pranowo.
"Luhut bak seperti pelarian Jokowi dalam mengatasi masalah-masalah pelik dan sulit. Bisa jadi hal tersebut sengaja dilakukan Jokowi dikarenakan Luhut selama ini terdapat berbagai macam perbedaan pandangan dengan PDIP seperti tiga periode, dukungan kepada Ganjar dan lain sebagainya," tutur Saiful Anam.
Saiful Anam juga berpendapat bahwa kemungkinan Luhut Pandjaitan tidak dapat menyelesaikan masalah minyak goreng masih terbuka lebar.
Selain itu sebenarnya Luhut Pandjaitan tidak perlu menangani masalah minyak goreng, namun terdapat kementerian terkait yang seharusnya menjadi pemecah masalah perminyakan di Indonesia.
"Bisa-bisa kalau tergelincir dan tidak dapat menyelesaikan dengan baik, maka Luhut harus menanggung beban presiden yang seharusnya tidak ia pegang. Terlebih lagi sebenarnya sudah ada kementerian yang lebih berwenang untuk mengatasi masalah minyak goreng tersebut," ucap Saiful Anam.
