Kritik Jokowi Soal Izin Tambang di Kalimantan Sebabkan Banjir, Nicho Silalahi: Apa Rakyat Berhak Minta Referendum?

Terkini.id, Jakarta – Aktivis Pro Demokrasi dan juga Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi menanggapi sebuah berita yang mengatakan bahwa banjir di Sintang, Kalimantan Barat tidak kunjung surut selama tiga pekan.

Untuk diketahui, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Sintang karena deforestasi dan aktivitas tambang yang tidak terkendali.

Baca juga: Proyek Strategis Nasional Bendungan Lausimeme yang Diresmikan Jokowi Digarap Perusahaan Konstruksi KALLA

Dalam hal ini, Nicho Silalahi menanyakan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo apakah Sintang masih termasuk ke dalam wilayah Indonesia.

Kemudian, Nicho Silalahi menyindir Jokowi dengan mengatakan, bahwa waktu meresmikan pabrik Biodjesel B-30 milik Pengusaha Haji Isam, Jokowi memiliki waktu untuk ke Kalimantan.

Hal tersebut disampaikan Nicho Silalahi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @Nicho_Silalahi pada Sabtu, 13 November 2021.

Baca juga: PLN Pastikan Pasokan Listrik Tanpa Kedip saat Jokowi Resmikan RS Vertikal Makassar

Lebih lanjut, Pegiat Media Sosial tersebut juga menanyakan kepada Jokowi, apakah rakyat berhak untuk meminta referendum agar pusat tidak seenaknya mengeluarkan izin tambang.

“Pak Jokowi apa Sintang masih Indonesia? Giliran resmikan pabrik milik Haji Isam bapak punya waktu ke Kalimantan,” kata Nicho Silalahi, dikutip dari akun Twitter @Nicho_Silalahi pada Sabtu, 13 November 2021.

“Apa rakyat berhak minta referendum agar pusat tidak seenak udelnya mengeluarkan izin terkait tambang, HPH, HGU, HTI dll?,” sambungnya.

Baca juga: Andil Andi Sudirman Sulaiman di Balik Rumah Sakit OJK yang Akan Diresmikan Jokowi di Makassar

Dalam cuitan selanjutnya, Aktivis Pro Demokrasi tersebut juga menanyakan siapakah yang harus dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh rakyat.

Kemudian, Nicho Silalahi menjelaskan bahwa di samping kerugian yang dialami rakyat, justru segelintir orang malah berpesta menikmati keuntungan dari pertambangan, hingga penjarahan hutan demi perkebunan sawit atas izin pemerintah.

“Siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh rakyat jika begini?,” tanya Nicho Silalahi.

”Sementara disisi lain segelintir orang berpesta pora menikmati keuntungan dari penjarahan perut bumi (Tambang) hingga penjarahan hutan demi perkebunan sawit atas izin pemerintah,” pungkasnya.