Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Mantan sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu mengkritik terkait ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang rencananya akan mendeklarasikan Jokowi 3 periode usai lebaran idul fitri 2022.
Kritikan itu dilemparkan Said Didu sebagai bentuk respon atas Kades yang mendukung 3 periode sementara yang diatur konstitusi jabatan presiden maksimal 2 periode. Kritikan Said Didu ditujukan kepada Apdesi dengan mengatakan kades disogokpake uang rakyat.
Narasi kritikan Said Didu diposting melalui sebuah cuitan di media sosial Twitter sebagaimana dilihat pada, Rabu 30 Maret 2022.
Said Didu juga mempertanyakan persetujuan rakyat dengan adanya dukungan 3 periode yang datang dari Pemerintah Desa setelah apa yang para Kades inginkan dikabulkan Presiden Joko Widodo.
“Kades disogok pake uang rakyat demi penambahan masa jabatan apakah rakyat setuju?”, tulis Said Didu.
Sebelumnya, Ketua Umum Apdesi, Surtawijaya mengatakan jika deklarasi ini adalah sebagai bentuk dukungan untuk Presiden Joko Widodo melanjutkan jabatannya hingga 3 periode karena apa yang menjadi permintaan dan keinginan kepala desa dikabulkan oleh Presiden Jokowi.
Dia mengatakan jika deklarasi akan dilakukan usai lebaran Idul Fitri, namun langkah awal yang dilakukan untuk deklarasi inia adalah memasang spanduk 3 periode di setiap desa.
Surtawijaya mengatakan jika deklarasi ini adalah sebuah bentuk timbal balik antara Presiden dan pemerintah desa setelah keinginan pemerintah desa dikabulkan, salah satunya anggaran dana desa yang akan dinaikkan oleh presiden sebanyak tiga persen.
Dia mengklaim seluruh kepala desa setuju dengan deklarasi Jokowi 3 Periode yang rencananya akan dilaksanakan setelah lebaran Idul Fitri 2022.
“Apa yang kita inginkan beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan”, kata Surtawijaya, dikutip dari laman CNN Indonesia, Selasa 29 Maret 2022.
Seruan Jokowi 3 periode menggema yang diteriakkan sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Bahkan usulan itu disampaikan di depan Presiden Jokowi.
Jokowi tidak merespon usulan yang dilontarkan para peserta itu. Dia hanya menyapa para peserta seraya membagikan kaos dengan gambar wajahnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo akan memberikan dana operasional desa yang berjumlah tiga persen. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutan pada silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) siang tadi.
“Sebetulnya kemarin kalau tidak ada Covid di 2020, saya sudah berpikir akan menambah, melompatkan anggaran desa itu lebih gede lagi. Tapi Tuhan belum mengizinkan karena uang yang dipakai Covid di 2020 sudah Rp690 triliun, gede sekali, 2021 Rp740 triliun, gede sekali. Sehingga dana seluruh kementerian juga kita potong kemudian dana untuk desa juga sedikit kita potong, sedikit loh ya, sedikit kita potong, tidak banyak”, ujar Jokowi, dikutip dari laman iNews.
Hingga tahun ini pemerintah telah menyalurkan anggaran dana desa sebesar Rp 468 Triliun. Karena itu, Presiden mengingatkan agar pemerintah desa berhati-hati dalam mengelolah anggaran dana desa.
Jokowi mengatakan dana des aini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nasional. Ia pun mengingatkan jajaran aparat desa agar pembangunan di desa memanfaatkan material yang ada di desanya masing-masing.
“Jangan sampai uang itu kembali ke kota apalagi ke Jakarta. Hati-hati kembali lagi kesini, hati-hati pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dan berkelanjutan itu akan kembalinya ke pusat lagi. Usahakan ini penting sekali beli apa-apa semuanya dari des akita, apapun”, jelasnya.
Dengan demikian, Presiden yakin pemanfaatan dana desa ini juga akan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian desa.
