Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta- Tidak akan ada habisnya, jika kita membicarakan Menteri Koordinator dan Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Terbaru, lewat akun YouTube Deddy Corbuzier, Luhut memberikan pernyataan persoalan penundaan pemilu.
Ia menjelaskan bahwa keinginan untuk menunda pemilu adalah keinginan langsung dari masyarakat Indonesia yang dia didapatkan melalui big datanya.
“Kita kan punya big data, saya ini ingin lihat, kita punya big data dari big data itu kira-kira meng-gribe 100 juta. Iya, serius 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah” Tegas Luhut Binsar Panjaitan dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, dilihat pada Kamis, 17 Maret 2022.
Pernyataan Luhut ini, segera direspon oleh pengamat hukum, Bivitri Susanti. Menurutnya, prinsip bernegara bukan didasarkan pada angka mayoritas orang, tetapi konstitusionalisme.
“Negara ini tidak diatur oleh berapapun mayoritas orang yang setuju pada suatu hal ataupun tidak setuju pada suatu hal. Dasar dalam bernegara adalah gagasan konstitusionalisme” Jelas Bivitri Susanti pada akun Youtube KOMPAS TV. Pada Kamis, 17 Maret 2022.
Bivitri Susanti juga menjelaskan bahwa siapa saja, termasuk pejabat negara bisa mengklaim mempunyai angka yang tidak didasarkan pada metodologi.
“Prinsip bernegara yang sebenarnya harus didasarkan tidak pada angka, yang bisa diklaim oleh siapapun, dengan penjelasan yang bahkan tanpa metodologi, bisa saja dikatakan oleh seorang pejabat negara” Pernyataan Bivitri Susanti pada akun Youtube KOMPAS TV. Pada Kamis, 17 Maret 2022.
Pernyataan Bivitri Susanti ini patut menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat untuk selalu mengutamakan konstitusi sebagai dasar bernegara.
Hal itu diperlukan sehingga masyarakat tidak mudah untuk diarahkan pada kepentingan-kepentingan tertentu yang bukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, tetapi hanya untuk keuntungan dari para oknum yang tidak bertanggung jawab.
