Mitra Terkini
Terkini, Makassar - Di tengah pusaran konflik dagang antara Amerika dan Tiongkok, Indonesia dituntut harus ikut mengambil peran besar, khususnya menjaga volume ekspor tetap signifikan. Pasar ekspor komoditas harus diperluas. Tidak boleh bergantung ke Tiongkok saja, yang saat ini terlibat perang dagang dengan Amerika.
Namun, perluasan pasar ekspor, khususnya produk-produk hasil pertambangan, menemukan tantangan serius, yakni pemenuhan standar-standar keberlanjutan.
Indonesia harus punya lebih banyak industri penghasil produk berorientasi ekspor, yang berkomitmen terhadap ESG, punya peta jalan untuk menurunkan emisi karbon hingga nol, dan prinsip-prinsip keberlanjutan yang bisa dibuktikan dan diakui.
Ekonom senior INDEF, Aviliani, mengemukakan, untuk masuk dalam ekosistem global value chain, perusahaan-perusahaan juga harus mengikuti standar-standar keberlanjutan, khususnya keberpihakan pada lingkungan.
"Contoh nih, ada perusahaan semen, diklaim sudah memenuhi prinsip lingkungan hidup. Tapi ternyata, belum memenuhi syarat, khususnya di bagian ekosistem listrik. Jadi listrik yang digunakan (untuk memproduksi semen) ternyata masih menggunakan energi dari fosil gitu. Akibatnya apa? ditolak oleh negara tujuan ekspor," terang Aviliani, saat menjadi pembicara Sulsel Talk 'Ekonomi Sulsel di Pusaran Perang Dagang Global 2.0' yang digelar Bank Indonesia Sulawesi Selatan, pada Rabu 14 Mei 2025 lalu.
Karena itu, dia pun mengingatkan pentingnya sertifikasi ramah lingkungan untuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor.
Sertifikasi ramah lingkungan ini, menurut Aviliani, akan menjadi perhatian besar negara-negara maju karena risiko terbesar dalam 10 tahun ke depan adalah krisis lingkungan.
Menurut dia, ada potensi risiko global yang diwarnai oleh isu lingkungan, terutama bencana yang bersifat 'hidrometeorologi', tepatnya perubahan iklim.
Senada dengan Aviliani, Peneliti Senior The Prakarsa Setyo Budiantoro mengungkapkan, jika produk-produk Indonesia tidak sustainable, alias tidak memenuhi standar-standar keberlanjutan global, maka akan terinklusi dari pasar.
Salah satu standar keberlanjutan yang ditetapkan pasar global adalah IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance). Standar ini adalah salah satu yang paling ketat dan paling sulit ditempuh, melalui tahapan panjang dan rigid. Apalagi, anggota Dewan Dewan di IRMA termasuk lembaga-lembaga masyarakat sipil yang paling kritis di dunia.
