Guru Honorer Swasta di Sulsel Menuntut Agar Diberi Kesempatan Ikut Sekelsi PPPK

Terkini, Makassar - Sejumlah guru honorer swasta yang tersebar di sejumlah daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) mengharapkan agar bisa diikutkan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu menjadi aspirasi dari sejumlah guru honorer swasta saat mengikuti rapat dengar pendapat, di Komisi E DPRD Sulsel, Senin 17 Februari 2024.

Baca juga: Eks Pimpinan DPRD Sulsel Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas

"Tuntutan guru honorer swasata. Mereka menuntut agar bisa ikut tes seleksi PPPK
Namun regulasi tidak memungkinkan," kata Anggota Komisi E, Irfan AB.

Irfan menjelaskan, berdasarkan regulasi, guru swasta tidak dapat ikut seleksi PPPK, sebab yang bisa mengikuti seleksi hanya guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri.

"Kita tampung saja aspirasinya. Nanti kalau kita ke BKN kita akan perjuangkan agar guru honorer swasta bisa juga bisa berkompetisi pada seleksi PPPK," ungkap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: Ketua DPRD Sulsel Ikuti Retret Nasional, Asah Visi Kepemimpinan

Sementara itu, Guru sekaligus Plt Kepala Sekolah SMA Raiders Makassar, Selfi mengungkapkan, seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan antara guru honorer di sekolah swasta dan negeri. Apalagi banyak guru honorer swasta yang telah mengabdi bertahun-tahun.

Namun, mereka tidak terdata dalam Database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Banyak dari kami yang tidak masuk dalam database BKN. Seharusnya ada kesamaan perlakuan antara guru honorer swasta dan pegawai negeri. Saat ini, database BKN hanya mencakup pegawai negeri, sementara kami yang sudah bertahun-tahun mengajar justru terabaikan,” umbar Selfi.

Baca juga: Komisi D Beberkan SILPA Dinas Bina Marga Sulsel Rp240 Miliar

Dia mencatatkan data Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel, terdapat 288 guru yang tidak terdaftar dalam Database BKN.

Itu belum termasuk guru-guru yang tidak terdaftar sebagai pengurus Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel.

Mereka tersebar di berbagai instansi, yakni di bawah Pemprov Sulsel, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Tidak hanya menghadapi ketidakjelasan status kepegawaian, para guru honorer ini juga mengeluhkan tentang gaji yang didapatkan

"Saya sendiri hanya menerima Rp300 ribu, bahkan ada teman-teman honorer lainnya yang hanya digaji Rp100 ribu setiap bulan," ungkapnya.

Komisi E DPRD Sulsel berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan mereka ke tingkat yang lebih tinggi.