Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Anggota DPR Ri, Fadli Zon mempertanyakan alasan big data milik Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan yang dinyatakan tidak bisa dibuka.
Fadli Zon mengatakan jika klaim big data itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang klaim 110 juta pengguna media sosial menyetujui Pemilu 2024 ditunda.
Kritikan Fadli Zon terhadap pernyataan big data milik Luhut tidak bisa ditunjukkan ke publik ditulis melalui media sosial Twitter, sebagaimana dilihat pada, Selasa 15 Maret 2022.
“Kenapa data big datanya tidak bisa dibuka ke publik? Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu”, cuit Fadli Zon.
Selain itu, Fadli Zon juga mengatakan untuk tidak menghalalkan segala cara dalam melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.
“Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi”, cuitnya lagi.
Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki big data yang akan dijadikan salah satu alasan kuat untuk menunda Pemilu 2024, karena menurutnya big data itu adalah aspirasi dari masyarakat pengguna media sosial yang berjumlah 110 juta orang.
Setelah mengklaim memiliki big data, beberapa pihak pun mendesak Luhut untuk menunjukkan data klaimnya itu.
Namun, pihak Luhut memberikan respon yang tidak diharapkan, yakni menyatakan jika big data itu milik internalnya sehingga tidak bisa ditunjukkan kepada publik.
“Itu data-data dari beberapa sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal”, ujar Jodi, dikutip dari laman Tempo.co .
Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaandata-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data.
Menurutnya, Luhut tak ambil pusing jika banyak pihak yang mengkritik soal big datanya itu.
“Beliau santai saja, kan menyampaikan wacana yang bermunculan”, paparnya.
