Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan kebocoran data Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dibantah oleh Pak Heru, Selasa 13 September 2022.
"Kebocoran data pribadi (DP) presiden sudah dibantah kemaren oleh Pak Heru (Kasetpres), tidak ada. Kami kira semuanya aman dan terjaga. Semua pihak yang berurusan dengan data pribadi juga harus betul-betul menjaga ini," sebut Faldo dalam keterangan kepada wartawan, Selasa 13 September 2022, dilansir detikcom.
Faldo menegaskan pentingnya keamanan DP yang perlu terus diperkuat. Dia kemudian berbicara tentang progres RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
"Pembahasan RUU PDP pun terus berjalan, benar-benar ditimbang dengan hati-hati, agar memberikan keadilan bagi semuanya," kata Faldo.
Kemudian, Faldo menyebut tidak banyak rahasia mengenai pemerintah di era keterbukaan saat ini. Dia juga mendorong publik buat mengawasi kinerja pemerintah.
"Terkait soal hacker, negara ini sudah terbuka. Saya kira tidak banyak soal pemerintahan yang benar-benar rahasia. Dinding gedung-gedung pemerintahan juga ada kupingnya. Kalau ada yang kaget dan baru tahu, kayaknya kurang gaul aja," ungkap Faldo.
"Publik pun memang didorong untuk mengawasi. Kita ini sedang berupaya membangun pemerintahan yang inklusif dan transparan, jadi tidak ada sakralisasi lewat rahasia-rahasia," lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah membentuk tim khusus buat menjaga keamanan data usai heboh kemunculan hacker Bjorka. Pemerintah mau memastikan kepercayaan publik terjaga.
"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 12 September 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan Johnny usai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Johnny menyebut DP yang diungkap Bjorka di media sosial adalah data umum (DU).
"Kita baru aja rapat internal dihadiri kementerian/lembaga terkait dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Pak Menko Polhukam,” pungkasnya.
“Di rapat, dibicarakan bahwa memang ada DP yang beredar oleh ya salah satunya oleh Bjorka, tetapi itu setelah ditelaah sementara adalah DU, bukan DP dan yang ter-update sekarang,” sambungnya.
“Sebagian DP yang lama hanya tim lintas kementerian/lembaga, BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," tambahnya.
