Terkini.id, Jakarta – Partai Demokrat merupakan salah satu fraksi yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan tak segan mengkritik kebijakan ini karena menilai pemerintah telah mengabaikan suara rakyat.
Kritikan Partai Demokrat terkait kenaikan harga BBM pun disambut oleh politisi PDIP, Adian Napitupulu, yang menyarankan kader Partai Demokrat untuk belajar matematika dan sejarah.
Adian Napitupulu jika kader Partai Demokrat memahami matematika dan sejarah, tentunya akan lebih mudah membuat perbandingan yang logis.
“Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis tidak anti logika dan ahistoris”, ujar Adian Napitupulu dikutip dari CNN Indonesia, Kamis 8 September 2022.
Selain itu, Adian menyampaikan jika kenaikan BBM di era Presiden Jokowi tidak seberapa dibandingkan dengan kenaikan harga BBM di masa pemerintahan Presiden SBY.
Menurutnya Presiden SBY dulu, menaikkan harga BBM lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga BBM di era Presiden Jokowi.
“Di era SBY total kenaikan harga BBM jenis Premium Rp 4.690, sementara di era Jokowi tetal kenaikan BBM jenis Premium atau Pertalite Rp 3.500 jadi SBY menaikkan BBM lebih mahal Rp 1,190 dari Jokowi”, lanjutnya.
Kader Demokrat Menolak Kenaikan BBM
Sebelumnya, kader-kader Partai Demokrat yang menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yakni Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan, dan ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief.
Irwan menyampaikan jika Presiden Jokowi telah mengabaikan suara rakyat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Dia menilai kebijakan menaikkan harga BBM adalah bentuk pemerintah mengabaikan kesejahteraan rakyat dan ketidakpedulian pemerintah.
“Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak peduli pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini”, kata Irwan.
Senada dengan Irwan, Andi Arief juga menyatakan kritikannya terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, pemerintah sudah lewat batas dalam mengambil kebijakan.
“Saya kira ini pemerintah sudah melewati batas, cross the line. Ya kita tidak tahu, ini apa yang akan menjadi respons rakyat. Kalau partai Demokrat sudah menolak ini semua”, kata Andi Arief.










