Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Sejumlah ruas jalan di Kota Makassar yang menjadi bekas galian proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Losari mengalami kerusakan parah. Hingga saat ini belum ada perbaikan jalan.
Kondisi jalan tersebut terlihat mulai dari Macan, Anuang, Amirullah, Hasanuddin, hingga Mappanyukki.
Selain membahayakan pengguna, kerap kali terjadi kemacetan lantaran debu beterbangan yang menghalau penglihatan pengendara.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Hamka mengatakan jalan berlubang akibat bekas galian pipa menjadi tanggung jawab kontraktor.
Menurut Hamka, pihak PU kerap kali melakukan rapat koordinasi bersama pihak kontraktor proyek tersebut, agar dapat memperhatikan kondisi jalan jangan sampai membahayakan pengendara.
"Memang, Dia (kontraktor) tidak langsung aspal atau beton. Makanya ada biasa kita lihat cuma di paving, tapi itu cuma sementara," kata Hamka, Senin, 9 Agustus 2021.
Pembangunan IPAL Losari diketahui adalah proyek multiyears dari Balai Sarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Direktorat Cipta Karya Kementrian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Diketahui, Proyek tersebut menelan anggaran hingga Rp1 triliun. Jika tidak ada kendala, proyek ini ditargetkan rampung 2022 mendatang.
Bila proyek ini rampung maka dapat dinikmati masyarakat di enam kecamatan yakni Makassar, Tamalate, Mamajang, Mariso, Ujung Pandang, dan Wajo.
Sebelumnya, Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan DPU, Balai Jalan, dan lima kontraktor proyek pembangunan Instalasi Penjernihan Air dan Limbah (IPAL) Kota Makassar.
Panggilan tersebut menyusul banyaknya keluhan jalan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pangerjaan. Hal ini berdasarkan temuan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar saat melakukan tinjauan lapangan.
Banyak jalan yang justru mengalami kerusakan, baik terjadi retakan, pengaspalan yang tidak rata hingga pembenahan yang lamban.
Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan hasil RDP setidaknya memberiman sejumlah rekomensi ke pihak-pihak yang terlibat, Baik Balai Jalan dalam hal ini satuan kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), DPU Kota Makassar hingga pihak kontraktor pelaksana.
"Hasil temuan pengawas di DPU yang tidak sesuai, itu harus dikembalikan seperti kondisi awal. Misal sudah digali dia sudah tutup dan tidak bagus itu harus dia lakukan perbaikan," ujarnya.
Legislator PPP ini meminta agar tata kelola dikoordinasikan dengan pejabat pembuat komitmen. Progres hasil fisik dan keuangan juga harus disampaikan ke DPU Kota Makassar dan harus diteruskan ke Komisi C DPRD Kota Makassar agar dapat dipantau dengan baik.
"Kita juga minta sebelum diserahkan semua paket yang dikerjakan lima kontraktor, itu harus ada berita acara serah terima pekerjaan, jadi terlibat di dalamnya DPU. Sehingga tidak selesai kalau belum diselesaikan sesuai teknis," kata dia.
Selain itu Balai Jalan dan PPK DPU diminta melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas pengerjaan sesuai dengan standar.
Sementara itu, Kepala Bidang Teknis Dinas PU Kota Makassar, Ansuard mengatakan dari hasil pantauan banyak timbunan yang juga tidak sesuai dengan SOP.
Semestinya timbunan lama harus diganti dengan timbunan yang baru, di lapangan timbunan lama masih banyak yang digunakan kembali.
"Ini tidak sesuai dengan spek, macam timbunannya tidak sesuai, makanya banyak terjadi retak di lapangan," katanya.
Selain itu hasil pekerjaan, kata dia, kerap dibuang ke drainase kota sehingga mengakibatkan terjadi penumpukan sedimen.
"Dia tidak saring, dan dia langsung drainase makanya ini bisa menumpuk sedimen," lanjutnya.
Ansuwart mengatakan pelaksanaan proyek tersebut sedari awal telah diikuti pihaknya. Namun kerap kali pihaknya juga tidak dilibatkan dalam beberapa hal teknis.
"Misal pada saat pencairan untuk pelaksanaannya bahwa itu harus ada persetujuan dari DPU bahwa ini jalan harus sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diberikan PU, ini malah tidak ada sama sekali," lanjut dia.
Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulsel Muhammad Insal U Maha mengakui pengerjaan proyek nasional tersebut masih menuai sejumlah kendala.
Dia mengku banyaknya persoalan yang muncul akibat ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Semisal pengerjaan yang harus digeser akibat adanya pipa PDAM.
"Ini kondisi tanah dianggap stabil ternyata setelah digali kondisinya berpasir ini membuat prediksi di lapangan melenceng jadi dibuat metode baru sesuai kondisi lapangan, jadi saya tidak mengingkari adanya patahan akibat struktur tanah," ujarnya.
Dia memastikan pembenahan akan dilakukan dengan baik termasuk jalan-jalan yang sebelumnya terlanjur terbangun.
"Yang tidak sesuai spesifikasi kita akan kembalikan sesuai dengan spek, saya tegaskan, sesuai dengan rekomendasi, kita akan sesuaikan, kami juga ingin pekerjaan ini sesuai dengan spek," pungkasnya.
