Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Sebuah petisi dibuat puluhan akademisi dan tokoh nasional kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Petisi tersebut dibuat di Change.ord dengan judul “Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara.”
Petisi ini tercatat diorganisir oleh CEO sekaligus Co-Founder Narasi Institute Achmad Nur Hidayat.
Tidak main-main, petisi ini juga diinisasi puluhan nama besar tokoh nasional dan akademisi. Beberapa nama inisiator tersebut di antaranya Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Din Syamsuddin, Prof. Dr. Busyro Muqodas, Prof. Dr. Nurhayati Djamas, Prof. Dr. Daniel Mihammad Rasyied, Dr. Anwar Hafid, dan Faisal Basri.
Adapun isi petisi ini dinyatakan bahwa para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan IKN di Kaltim.
Menurut para inisiator, kondisi masyarakat saat ini masih dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah untuk memindahkan IKN ke Kaltim.
“Memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat. Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru Omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN,” imbuh para inisiator tersebut.
Merespon petisi tersebut, politisi PDIP Ruhut Sitompul ikut bersuara. Menurutnya, dasar hukum IKN sudah jelas dan terang. Karena itu, jangan coba-coba membuat gaduh, sebab Indonesia negara hukum.
“Kalian mau nolak silahkan, Aku hanya mengingatkan Dasar Hukumnya jelas sudah dan terang benderang dengan UU mau apalagi? Jangan coba2 bikin gaduh Indonesia Negara Hukum,” ujar Ruhut Sitompul melalui akun Twitternya pada Minggu 6 Februari 2022.
Ruhut menuding para inisiator petisi bersembunyi di balik alasan demokrasi dalam melakukan kritik.
“Tolong jangan sembunyi dengan alasan Demokrasi MERDEKA,” tegasnya.
